CERAMAH RHOMA DALAM BINGKAI POLITIK

Suasana politik Pemilukada DKI Jakarta akhir-akhir ini memang semakin memanas terlebih setelah Raja Dangdut Rhoma Irama dipanggil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait ceramahnya yang dinilai berbau SARA. Dalam ceramahnya di Masjid Al Isra, Jakarta Barat, beberapa hari yang lalu. Rhoma menyampaikan salah satu ayat firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an yang berisikan ‘larangan tegas’ Allah bagi umat Islam untuk memilih pemimpin yang tidak beragama Islam. Ayat yang dibawakan Rhoma inilah yang dinilai Panwaslu berbau SARA, atau dengan kata lain, Rhoma dinilai bersalah karena menyampaikan firman Allah SWT yang menurut UU Pemilu buatan manusia ayat tersebut dinilai berbau SARA. Namun bisa jadi berbeda ketika pengakuan Rhoma tersebut tidak sebagai Tim Sukses dari salah satu Cagub/ Cawagub DKI Jakarta. Berikut pandangan seorang pengamat Politik dari Jogjakarta Ashad Kusuma Djaya yang berhasil dihubungi oleh Furqon. Bagaimana pandangan anda tentang statemen yang disampaikan oleh Rhoma dalam ceramahnya tentang isu SARA? “Yang perlu dipahami dulu bahwa memanasnya perdebatan atas lontaran Rhoma Irama itu bukan di ranah dakwah dimana Rhoma sedang bicara, tetapi di ranah politik yang menjadi objek pembicaraan Rhoma. Jika di ranah dakwah, semua agama bila mampu akan menyampaikan demikian meski tidak boleh menjurus pada disintegrasi apalagi anarkhi. Hanya karena ini wilayah politik maka yang muncul adalah permainan politik. Dalam permainan politik, perdebatan akhlaq dan moral bisa jadi alat permainan untuk tujuan kekuasaan. Bisa saja yang ke Panwaslu adalah orangnya FOKE untuk meluaskan isu, bisa juga kubu Jokowi dengan taktik permainan yang sebaliknya. Permainan politik selalu memanfaatkan apa yang muncul sebagai bahan bakar pencitraan yang berujung dukungan publik kepada mereka. Dalam hal ini Rhoma sebagai juru dakwah dapat dilihat sebagai korbannya. Meski sebenarnya itu resiko yatng harus disadari tatkala Rhoma berani menyebut suatu peristiwa politik dalam dakwahnya. Kata-katanya bisa digunakan oleh kedua belah pihak. Bahkan sekarang ini, lagunya pun sudah dimasukkan dalam ribut-ribut permainan politik itu. Maka kalau pelawak Jogja sebagai seniman dulu lebih memilih bicara ‘saru’ ketimbang bicara ‘sara’, biar tidak dijadikan bulan-bulanan permainan politik.” Jawab Ashad yang juga aktif dalam Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM Jogjakarta. Apabila kapasitas Rhoma adalah sebagai mubaligh dan bukan sebagai Tim Sukses, apakah bisa dibenarkan statemen Rhoma terkait proses Pilkada DKI? “Seorang da’i menasihati jama’ah dengan apa yang diyakini benar bukan kesalahan. Seorang direktur yang menasihati anak buahnya dengan apa yang diyakininya bukan kesalahan. Seorang politisi menasihati tetangganya dengan apa yang diyakiniya sebagai kebenaran. Semua itu tidak salah selama tidak mengarah pada disintegrasi apalagi anarkhi. Cuma kalau itu sudah masuk dalam permainan politik maka akan tergantung siapa yang kuat menendang dan mengarahkan bola ke gawangnya, termasuk siapa yang bisa menyuap wasit dan membayar komentator permainan.” Ungakap Pria yang juga Direktur Penerbitan Buku ‘Kreasi Wacana’. Rhoma terkenal anti - SARA dengan lagunya, apakah ini tidak Ironis, dengan ceramah keagamaannya? “Yang ironis itu adalah jika DKI nanti dipimpin oleh gubernur yang yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak peduli pada kemajuan akhlaq dan moralitas bangsa” Terangnya yang juga Apakah bisa disalahkan kalau Rhoma hanya menyampaikan hal ini dalam forum internal ummat islam (Ceramah Tarawih) dalam rangka da'wahnya. Alasannya? “Selama tidak mengarah pada disintegrasi apalagi anarkhi, lihatlah sebagai proses penyadaran bahwa ummat muslim telah memiliki perangkat sistem pengetahuan dalam rangka memilih seorang pemimpin.” Pungkas Ashad yang juga pernah mengenyam pendidikan di UGM ini.